BI Kalsel Sosialisasi Kewajiban Perizinan KUPVA BB

KUPVA bukan bank

Harymurthy Gunawan. Kabar Banjarmasin

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Prov. Kalsel) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP Kalsel) dan Pemerintah Kota Banjarmasin, menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Kamis (9/3/2017).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika antara KPw BI Prov. Kalsel dengan BNNP Kalsel.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBIKUPVA BB) serta Nota Kesepahamanantara Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional No.18/14/NK/GBI/2016 dan NK/43/VIII/BNN/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentangKerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, kegiatan yang dihadiri oleh pelaku usaha bidang perhotelan, penukaran uang, dan tour travel di Kalsel ini bertujuan untuk mendiseminasikan pentingnya perizinan KUPVA BB dalam mewujudkan industri pertukaran valuta asing yang sehat.

Kepala Perwakilan BI Prov. Kalsel, Harymurthy Gunawan, mengatakan, tujuan perizinan KUPVA BB yaitu untuk menciptakan industri KUPVA yang sehat sekaligus efisien.

“Untuk mencegah KUPVA BB dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya, serta peningkatan profesionalisme penyelenggara KUPVA BB, diperlukan tata kelola (good governance) para penyelenggara tersebut,” papar Hary.

Di tempat yang sama, Kepala BNNP Kalsel,  Marsauli Siregar menjelaskan penyalahgunaan operasional KUPVA BB sebagai sarana kejahatan harus dicegah. “Seluruh sarana dan peluang pelaku kejahatan pencucian uang hasil transaksi narkoba harus ditutup, tidak terkecuali melalui pemanfaatan KUPVA BB,” tutur Marsauli.

Sementara dari sisi administrasi, badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha tertentu harus memperoleh izin dari Pemerintah Kota, kata Kepala Dinas DPMPSP Kota Banjarmasin, Muryanta,  yang memaparkan tentang Perizinan Badan Usaha. Tie

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

1 Komentar





Validasi
  • Mei13-04-2017 14:14:59 Informative article, totally what I was looking for.

Web Statistik

Total Kunjungan : 1623842
Kunjungan Hari Ini : 20
Online User : 14
Last Update : 25-06-2017

Sodo Muncul Tolak Linu Herbal

Amplang Khas Banjarmasin

Kokyaku Japanese Food

kirim kabar ke : kabar.bc@gmail.com

Gado-Gado Ayomo Banjarmasin

Travel Haji Banjarmasin

[Get This]