Debat Kandidat Gubernur Jakarta, Miskin Inovasi, Inovatif tapi Utopis

debat kandidat calon gubernur Jakarta

Poster tiga calon gubernur Jakarta di jalan raya. BBC Indonesia

Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang pertama pada Jumat (13/1/2017) malam, tiga kandidat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama - Djarot Saiful Hidayat membahas tentang sosial ekonomi, lingkungan dan transportasi, serta pendidikan. Apakah mereka menawarkan inovasi untuk membangun Jakarta?

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto, mengatakan kecewa dengan debat kandidat gubernur-wakil gubernur Jakarta yang pertama, tidak ada inovasi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta yang ditawarkan pada cagub dan cawagub dalam debat semalam.

"Tak muncul inovasi atau hal-hal baru yang mampu menyelesaikan masalah Jakarta," kata Teguh.

Dari tiga callon pemimpin Jakarta, Teguh mengatakan pasangan nomor urut pertama (Agus-Sylvi) mencoba replikasi pola yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ayah Agus), tetapi kurang memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh incumbent.

"Mereka mencoba mereplikasi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), dan bergulir ke UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), model dana desa di level RT/RW, orientasi pertumbuhan inklusif, penciptaan lapangan kerja," jelas Teguh.

Sementara Ahok-Djarot lebih menekan lebih menekankan pada perbaikan governance --tata kelola dan birokrasi untuk menjadikan semua program bisa berjalan dengan baik -- namun tanpa ada inovasi yang baru.

"Pasangan petahana ini cenderung lebih menjual apa yang sudah dicapai, sedang dikerjakan dan kelanjutan program-program seperti jaminan kesehatan, pendidikan, transportasi, jaminan sembako, modal usaha kecil," kata Teguh.

Pasangan nomor urut tiga, Anies -Sandi, menurut Teguh berupaya untuk mendorong pola partisipatif dalam proses pembangunan walaupun cenderung utopis.

"Mereka fokus pada penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan umum melalui penciptaan pusat pertumbuhan/usaha di setiap kecamatan, memasukkan value chain dari industri rumahan ke industri besar, namun mereka utopis-partisipatif, selalu bicara mengenai sesuatu yang seharusnya tapi lupa dengan realita di lapangan. Tidak menyelesaikan akar masalah," ungkapTeguh.

Program lingkungan cagub Jakarta normatif

Dalam debat, para kandidat juga menyampaikan program lingkungan mereka dalam membangun Jakarta, Direktur WALHI Jakarta, Puput TD Putra menilai bahwa ketiga pasangan kandidat cagub-cawagub, masih mengajukan masalah yang normatif dan tidak banyak muncul dalam debat.

"Agus-Sylvi tak menyebutkan atau menjelaskan seperti apa kota berwawasan lingkungan yang akan dibangun, " kata Puput.

Klaim Ahok yang telah membersihkan sungai di Jakarta, menurut Puput, hanya memindahkan masalah ke tempat lain.

"Jakarta bersih, tapi justru membuat masalah di Bekasi" karena sampah-sampah yang diangkut tidak dikelola, melainkan hanya dipindahkan tempatnya ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Bantargebang, Bekasi. "Itu juga tidak menyelesaikan masalah sampah. Programnya hanya pencitraan," kata Puput.

Pasangan Anies - Sandi menyatakan tidak ingin melakukan penggusuran, tetapi menata ulang.

Tetapi Puput menilai secara konsep cukup jelas, tapi tidak ada pemaparan secara rinci mengenai bagaimana implementasinya, "Karena basis argumentasinya itukan konsep. Pastinya saat ini semua calon akan berbicara janji yang bisa memikat calon pemilihnya," kata Puput.

Dia mengatakan penataan lingkungan di Jakarta tidak hanya memperhatikan bantara sungai, tetapi juga pusat kota, karena banyak terjadi alih fungsi lahan.

"Perlu ada audit tata ruang, audit lingkungan menyeluruh dan ketegasan pemerintahannya dalam menjalankan peraturan, khususnya peraturan hukum lingkungan," jelas Puput.

Program transportasi Ahok vs Anies

Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan program yang dipaparkan Ahok-Djarot lebih realistis karena pasangan ini sedang menjalankan (programnya) dan tahu persis kebutuhan masyarakat Jakarta sekarang.

"Sudah terbukti untuk massal memang harus rel dalam artian jalur khusus. Tapi Trans Jakarta masih jadi persoalan karena lalu-lintasnya masih campur aduk dengan motor masuk, dan lainnya," katanya.

Sementara Anies-Sandi menawarkan program moratorium mobil mewah untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

Dalam debat, Sandiaga mengatakan program ini diharapkan bisa memberikan "efek kejut".

"Jika orang dengan mobil Rp3 miliar juga naik kendaraan umum efeknya luar biasa. Leading by example," kata Sandiaga Uno.

Anies juga menjanjikan tiket transportasi publik Rp5.000 ke semua tujuan.

Pengamat transportasi Ellen Tangkudung menyatakan tawaran Sandi tidka memecahkan masalah kemacetan karena mobil mewah jumlahnya sangat sedikit.

"Tidak memecahkan masalah sama sekali, apalagi menyuruh mereka naik Trans Jakarta. Yang harus diubah adalah kelas menengah. Kayaknya enggak mungkin deh orang kaya mau naik mikrolet," kata dia.

Sementara tawaran Anies soal tiket terusan Rp5.000, dalam sistem terintegrasi, menurut Ellen, sulit untuk disatukan. BBC

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

1 Komentar





Validasi
  • Jon30-07-2017 20:15:45 I'd like to find out more? I'd like to find out more details.

Web Statistik

Total Kunjungan : 1744830
Kunjungan Hari Ini : 189
Online User : 12
Last Update : 16-08-2017

KukuBima Sido Muncul

Amplang Khas Banjarmasin

Kokyaku Japanese Food

kirim kabar ke : kabar.bc@gmail.com

Gado-Gado Ayomo Banjarmasin

Travel Haji Banjarmasin

Lowongan Kerja KARIR PADwww.karirpad.com/lowongan/kerja/semuanya

[Get This]