Mahkamah Konstitusi Langgengkan Politik Dinasti di Daerah

putri Ratu Atut Chosiyah Andiara Aprilia Hikmat

Putri Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat. Andiara adalah anggota DPD. Tempo

Mahkamah Konstitusi melegalkan syarat pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah mengabulkan ketentuan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari keluarga petahana dibolehkan untuk maju sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," kata Ketua Majelis Konstitusi Arief Hidayat, dalam membacakan putusan di Gedung Sidang Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/7/2015).

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang tentang Pilkada itu bersifat diskriminatif. Musababnya, ketentuan pencalonan dalam pasal itu mengkebiri hak warga negara yang ingin berpolitik lantaran keluarganya merupakan petahana.

"Menurut Mahkamah, Pasal tersebut melanggar hak konstitusi warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan," kata Anwar dalam persidangan. "Menurut Mahkamah, Pasal tersebut akan sulit dilaksanakan oleh penyelenggara karena pemaknaan petahana diserahkan pada masing-masing penafsiran. Tidak ada kepastian hukum. Padahal itu menjadi penentu hak seseorang untuk menjadi kepala daerah."

Anwar mengatakan Mahkamah menilai bahwa konfilik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah itu hanya bisa dilakukan apabila incumbent yang melakukan politisasi terhadap semuanya. Artinya, bukan berarti adanya sanak famili yang ingin mencalonkan dianggap sebagai munculnya konflik kepentingan.

"Keluarga hanya diuntungkan apabila ada keterlibatan kepala daerah langsung atau terselubung. Maka pembahasan petahana harus diatur dalam norma undang-undang," ujarnya.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar menyatakan ketentuan dalam Pasal 7 huruf r yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah melanggar Pasal 28 J ayat 2 UUD 45.

"Pasal 7 huruf r mengandung muatan diskriminasi, diakui pembentuk undang-undang dalam memuat perbedaan perlakuan yang semata mata atas status kelahiran dan kekerabatan," kata Patrialis. "Dengan demikian, Pasal 7 huruf r bertentangan dengan pasal 28 huruf J UUD 45."

Mahkamah, kata Patrialis, menilai bahwa seharusnya aturan konflik kepentingan harus diatur secar spesifik untuk petahana. Bukan mengatur untuk keluarga petahana yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah.

Pengajuan permohonan uji materi ini diinisiatori oleh oleh Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga putra Bupati Gowa Sulsel Ichsan Yasin Limpodan Aji Sumarno, menantu Bupati Selayar Sulsel Syahrir Wahab. Adnan menganggap ketentuan dalam Pasal 7 huruf r itu diskriminatif.

Usai persidangan, kuasa hukum Adnan, Heru Widodo mengatakan putusan Mahkamah yang mengabulkan sebagian gugatannya sudah tepat. Heru menilai Mahkamah sudah melihat berbagai pertimbangan hukum pencalonan kepala daerah.

"Ini bukan melegalkan politik dinasti, tapi justru memberikan kesempatan yang luas bagi siapa pun yang ingin berpolitik," ujarnya. "Sehingga tidak ada disrkiminasi." Tempo

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

0 Komentar





Validasi

Web Statistik

Total Kunjungan : 2828015
Kunjungan Hari Ini : 2381
Online User : 38
Last Update : 16-07-2018

KukuBima Sido Muncul

Amplang Khas Banjarmasin

Gado-Gado Ayomi

kirim kabar ke : kabar.bc@gmail.com

Lowongan Kerja KARIR PAD

[Get This]