Pencekalan Habib Rizieq Bukan Keputusan Pemerintah RI

Pencekalan Habib

Habib Rizieq.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bukan keputusan pemerintah Indonesia terkait pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi. Menurut Bamsoet, tudingan ada campur tangan pemerintah Indonesia terhadap pencekalan Rizieq akan menjadi masalah hukum jika tak terbukti benar.

"Bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang. Jadi salahnya di mana?," ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Tudingan Indonesia ikut mencampuri pencekalan Rizieq akan menjadi masalah hukum jika tidak terbukti. Hal ini karena permasalahan tersebut menyangkut hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi.

Bamsoet mengatakan, tudingan itu berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika terbukti tidak benar. Apalagi tudingan itu menyangkut dua negara.

"Ini jadi masalah hukum kalau itu tidak benar. Karena ini menyangkut hubungan kedua negara ya. Perlu dipastikan yang statement daripada Duta Besar Arab Saudi dan harus dipertanggung jawabkan karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu," tuturnya.

Bamsoet juga meragukan tudingan pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum pada Habib Rizieq. Mengingat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi sesuai UUD 1945.

"Jadi dalam UUD 45 dalam konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri keberadaannya dilindungi oleh negara. Memang kewajiban negara melindungi warga negaranya. Nah kalo ada informasi seperti itu justru saya ragu," kata Bamsoet.

Sebelumnya diberitakan, Din Syamsuddin menyebut ada kemungkinan campur tangan pemerintah Indonesia terhadap pencekalan Habib Rizieq oleh Arab Saudi. Hal ini karena pemerintah Indonesia memiliki sikap terhadap Habib Rizieq.

"Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada," kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). detik

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

5 Komentar





Validasi
  • Keenan06-10-2018 23:30:31 I quite like reading a post that will make men and
    women think. Also, many thanks for allowing me to comment!
  • Jerold06-10-2018 17:16:31 Hello just wanted to give you a quick heads up.

    The text in your content seem to be running off the screen in Chrome.

    I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I
    thought I'd post to let you know. The style and design look great though!

    Hope you get the problem solved soon. Many thanks
  • Raymon06-10-2018 04:30:50 Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up plus the
    rest of the site is also very good.
  • Teri05-10-2018 04:20:52 Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
    I'm definitely enjoying your blog and look forward to new s.
  • Damian05-10-2018 02:57:18 Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could
    find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and
    I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

Web Statistik

Total Kunjungan : 3409464
Kunjungan Hari Ini : 2120
Online User : 25
Last Update : 21-10-2018

Amplang Khas Banjarmasin

Gado-Gado Ayomi

kirim kabar ke : kabar.bc@gmail.com

Lowongan Kerja KARIR PAD

[Get This]