TPID Bertambah, Inflasi Terkendali

TPID Provinsi Kalsel

Pada akhir 2013 ditargetkan akan terbentuk sejumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menyusul keberadaan TPID Provinsi dan Kota Banjarmasin. Daerah yang akan membentuk TPID adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan.
   “Pembentukan TPID ini sebagai tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri No.027/1969/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah,” kata  Direktur/Deputi Kepala Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, Maurids H. Damanik.
  Pertemuan persiapan pembentukan TPID kabupaten/kota dilakukan di Kantor Perwakilan BI (KPwBI) Wilayah Kalimantan, Kamis (14/11/2013). Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari kabupaten/kota yang dalam waktu dekat akan membentuk TPID serta perwakilan TPID Provinsi Kalsel yaitu Kabag Sarana Ekonomi Provinsi Kalsel, Masjunaidiah dan Ketua TPID Kota Banjarmasin sekaligus Asisten II Kota Banjarmasin, Muhammad Amin.
  “Bank Indonesia concern terhadap pembentukan TPID tersebut karena tujuan BI adalah menjaga stabilnya nilai rupiah (inflasi dan nilai tukar). Inflasi yang tidak terkendali adalah musuh bersama karena dapat membahayakan masyarakat,” ujar Maurids saat membuka acara.
  Masjunaidah mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel melalui Biro Perekonomian juga telah menyurati seluruh kabupaten/kota yang belum membentuk TPID. Diharapkan pada akhir 2013 tidak hanya 5 daerah tersebut di atas yang dalam waktu dekat akan terbentuk, tetapi seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
  Hal utama dalam pembentukan TPID di daerah adalah untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai “inflasi” yang tidak kelihatan bentuknya namun dampaknya dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
  Beberapa tugas TPID adalah memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah; merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing; melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah.
  “Kota Banjarmasin telah membentuk TPID sejak Februari 2012. TPID ini kami gunakan sebagai wadah koordinasi dalam menghadapi isu-isu strategis terutama dalam hal ketersediaan pangan dan harga komoditas yang penting. Misalnya terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi akhir-akhir ini, TPID berkoordinasi dengan Pertamina, Dinas Perindag dan juga Pelindo,” ungkap Amin.
  Menurutnya, masing-masing TPID kota/kabupaten dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, namun tidak bertentangan/bahkan mendukung program yang direkomendasikan oleh TPID Provinsi Kalsel. Beberapa kegiatan yang dapat dijadikan program kerja TPID, di antaranya adalah operasi pasar; penelitian struktur pasar; pemantauan harga; diseminasi/iklan layanan masyarakat dalam rangka menstabilkan harga; pembenahan jalur distribusi.
   “Sebenarnya ini bukanlah pekerjaan/tugas baru. Selama ini saya yakin SKPD di daerah telah melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan pengendalian inflasi, namun belum terorganisir. Oleh sebab itu TPID dapat menjadi wadah supaya semua kegiatan dapat lebih fokus dan terarah,” jelas Triatmo Doriyanto, Kepala Divisi Asesmen Ekonomi & Keuangan KPwBI Wilayah Kalimantan. Woel
 

Kiriman terbaru

Halaman Terkait

0 Komentar





Validasi

Web Statistik

Total Kunjungan : 1622860
Kunjungan Hari Ini : 644
Online User : 12
Last Update : 25-06-2017

Sodo Muncul Tolak Linu Herbal

Amplang Khas Banjarmasin

Kokyaku Japanese Food

kirim kabar ke : kabar.bc@gmail.com

Gado-Gado Ayomo Banjarmasin

Travel Haji Banjarmasin

[Get This]